KAPUAS HULU — DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan dukungan terhadap kajian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat kebijakan pengembangan kratom dari hulu hingga hilir di Kalimantan Barat.
Kajian ini dinilai krusial untuk menata arah pengelolaan kratom sebagai komoditas unggulan daerah.
Ketua DPRD Kapuas Hulu, Yanto, S.P., hadir dalam Diskusi, Koordinasi, dan Konfirmasi Data Kajian Kratom bersama BRIN, Selasa, 9 Juni 2026. Forum ini membahas pengumpulan data lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengembangan kratom yang lebih komprehensif.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dan BRIN dalam memperkuat basis riset kebijakan. Fokusnya adalah optimalisasi rantai nilai kratom, dari produksi petani hingga pengolahan dan pemasaran.
Sejumlah perangkat daerah turut terlibat, mulai dari sektor tenaga kerja, koperasi dan UKM, pertanian, hingga kehutanan. Perwakilan pelaku usaha dan asosiasi petani kratom juga hadir memberikan masukan terkait kondisi lapangan.
DPRD Kapuas Hulu menilai penguatan kebijakan berbasis riset penting untuk memastikan kratom memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kapuas Hulu disebut sebagai salah satu wilayah penghasil kratom terbesar di Indonesia.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap muncul rekomendasi kebijakan yang konkret dan aplikatif. Targetnya, pengembangan kratom tidak hanya memperkuat ekonomi daerah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
