Kategori: hukum
Artikel Kategori
Hotel di Kapuas Hulu Wajib Laporkan WNA, Mangkir Bisa Dipidana
Pelaporan kini dapat dilakukan secara daring melalui APOA. Sistem ini menggantikan mekanisme manual sehingga data tamu asing dapat langsung masuk ke basis data Imigrasi.
PT Mayawana Persada Masuk Daftar, Menhut Bekukan Izin Lima Perusahaan di Kalbar
Raja Juli mengatakan pembekuan izin bukan akhir dari proses hukum. Jika pemeriksaan menemukan indikasi pidana, pemerintah akan meneruskannya kepada aparat penegak hukum.
DPR Minta Pemerintah Kaji Pelibatan Babinsa dan Bhabinkamtibmas Pengawasan Pajak
pengawasan pajak sebaiknya tetap dijalankan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai aturan.
DPRD Kapuas Hulu Sepakat Setujui Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi Perda. Seluruh fraksi menerima laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kapuas Hulu Dukung Kajian BRIN, Dorong Penguatan Kratom
DPRD Kapuas Hulu menilai penguatan kebijakan berbasis riset penting untuk memastikan kratom memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Kapuas Hulu disebut sebagai salah satu wilayah penghasil kratom terbesar di Indonesia.
Ketua DPRD Kapuas Hulu Apresiasi Hari Lahir Pancasila dan HUT Kota Putussibau
DPRD Kapuas Hulu menilai peringatan Hari Lahir Pancasila dan Hari Jadi Kota Putussibau menjadi momentum memperkuat kebersamaan serta dukungan terhadap pembangunan daerah.
Topan Ali Cek Ketersediaan Pangan di Bulog Putussibau
Koordinasi DPRD dan Bulog dilakukan untuk memastikan ketersediaan beras, gula, minyak goreng, dan jagung tetap aman di Kapuas Hulu.
Komisi III Minta Polri Selidiki Debt Collector BFI di Surabaya
Dokumen penagihan dinilai tak sah, Komisi III DPR mendesak investigasi dugaan maladministrasi hingga manipulasi data kendaraan.
Alutsista Minim, Ratusan Penerbang TNI AL Kekurangan Jam Terbang
Komisi I mendorong pemerintah memberi perhatian lebih pada penguatan penerbangan TNI Angkatan Laut.
PPPK Terancam Tak Diperpanjang, DPR Desak Batas Belanja Pegawai Dilonggarkan
pemerintah segera melonggarkan batas tersebut. Ia mengusulkan porsi belanja pegawai dinaikkan sementara menjadi 50 persen dari APBD selama masa transisi.
Berita Populer
Bupati Sujiwo Ajak Warga Menundukkan Diri, Shalat Istisqa Ja...
Krisis Air di Kubu Raya Semakin Parah, Pemerintah Sudah Salu...
Hotel di Kapuas Hulu Wajib Laporkan WNA, Mangkir Bisa Dipida...
AnalisWarta Mobile
Membaca berita lebih cepat, mudah, dan interaktif dengan aplikasi AnalisWarta.
Beranda
Topik
Cari