JAKARTA - Keseimbangan antara alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kemampuan penerbang TNI Angkatan Laut belum tercapai.
Dari sekitar 40 alutsista yang tersedia, tidak semuanya dalam kondisi laik terbang, sementara jumlah penerbang mencapai lebih dari 350 orang.
Anggota Komisi I DPR RI, Desy Ratnasari, menilai ketimpangan ini berpotensi menghambat kesiapan pertahanan udara laut Indonesia sebagai negara maritim.
“Tidak semua alutsista siap operasi. Di sisi lain, ratusan penerbang membutuhkan sarana untuk mengimplementasikan kemampuan mereka,” kata Desy saat kunjungan kerja ke Puspenerbal di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu, 15 April 2026.
Ia menegaskan, penguatan pertahanan tidak cukup hanya dengan menambah alutsista atau meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara terpisah. Keduanya harus berjalan beriringan.
Menurut Desy, kondisi saat ini menunjukkan risiko ganda: penerbang terlatih tanpa pesawat yang memadai, atau alutsista modern tanpa dukungan kemampuan personel yang setara.
“Jangan sampai SDM siap, tapi alat tidak ada. Atau alat diperbarui, tapi SDM tidak ditingkatkan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya kepastian anggaran jangka panjang. Tanpa dukungan pembiayaan yang berkelanjutan, modernisasi alutsista dan peningkatan kapasitas penerbang sulit dicapai secara optimal.
“Anggaran harus jelas dan berkesinambungan agar kemampuan SDM dan fasilitas berjalan seimbang,” kata Desy.
Komisi I mendorong pemerintah memberi perhatian lebih pada penguatan penerbangan TNI Angkatan Laut.
Kesiapan alutsista dan penerbang dinilai krusial untuk menjaga kedaulatan wilayah udara laut Indonesia yang luas dan strategis.
Isu ketimpangan ini menjadi catatan penting dalam agenda pembenahan pertahanan, terutama di tengah tuntutan peningkatan kesiapan militer di kawasan maritim.
