PONTIANAK – PT Jalin Vaneo menjadi salah satu dari 11 perusahaan perkebunan sawit dan pemegang izin pemanfaatan hutan yang dilaporkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat ke Polda Kalbar terkait dugaan kelalaian pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026.
Berdasarkan hasil investigasi lapangan WALHI, kebakaran di konsesi PT Jalin Vaneo diperkirakan mencapai 4.898,79 hektare.
Dari luasan tersebut, sekitar 1.262,40 hektare berada di kawasan gambut lindung dan 3.636,39 hektare di kawasan gambut budidaya.
PT Jalin Vaneo merupakan perusahaan perkebunan yang terafiliasi dengan PT Pasifik Agro Sentosa (PAS Agro Group).
Dalam pemantauan lapangan, WALHI juga menemukan aktivitas panen dan pengangkutan crude palm oil (CPO) tetap berlangsung di tengah kondisi karhutla.
Sementara itu, sejumlah kanal di area konsesi dilaporkan mengalami kekeringan total tanpa sekat air.
Temuan tersebut menjadi bagian dari investigasi WALHI Kalbar terhadap lima perusahaan di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang.
Pemantauan dilakukan untuk memverifikasi titik panas yang terdeteksi berada di dalam wilayah konsesi perusahaan.
Analisis luasan kebakaran menggunakan citra satelit Sentinel-2 dengan resolusi 10 meter per piksel, pada periode 1 Agustus hingga 12 September 2026.
Secara keseluruhan, WALHI memperkirakan kebakaran di lima konsesi yang dipantau mencapai 47.430,99 hektare.
Selain PT Jalin Vaneo, empat perusahaan lainnya adalah PT Mayawana Persada dengan luasan 17.007,84 hektare, PT Sinar Karya Mandiri 9.647,70 hektare, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa 10.672,46 hektare, dan PT Kayung Agro Lestari 5.204,20 hektare.
Direktur Eksekutif WALHI Kalbar, Sri Hartini dalam keterangan resmi, menilai kebakaran berulang di wilayah konsesi menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian karhutla oleh pemegang izin.
Ia juga menyoroti kerusakan fungsi hidrologis gambut akibat pengelolaan kanal yang tidak disertai pemeliharaan sekat air.
WALHI menilai perusahaan pemegang konsesi memiliki tanggung jawab untuk menjaga kawasan kerjanya dari ancaman kebakaran, termasuk menyediakan sarana dan prasarana pengendalian karhutla.
Atas temuan tersebut, WALHI Kalbar secara resmi melaporkan 11 perusahaan ke Polda Kalbar.
Laporan itu terdiri atas lima perusahaan yang telah diverifikasi melalui pemantauan lapangan dan enam perusahaan lainnya berdasarkan analisis spasial citra satelit.
WALHI mendesak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar mengusut laporan tersebut secara transparan, termasuk menelusuri tanggung jawab korporasi dan pihak pengambil keputusan.
Organisasi lingkungan itu juga meminta pemerintah memeriksa kerusakan lingkungan serta mengevaluasi perizinan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain PT Jalin Vaneo, 11 perusahaan yang dilaporkan WALHI Kalbar ke Polda Kalbar tersebut juga mencakup PT Mayawana Persada, PT Sinar Karya Mandiri, PT Mohairson Pawan Khatulistiwa, dan PT Kayung Agro Lestari.
WALHI meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan kelalaian korporasi dalam pengendalian karhutla serta memastikan pemulihan ekosistem gambut dan kawasan terdampak kebakaran. (git)

