PONTIANAK – Pemerintah daerah di Kalimantan Barat diminta memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama terkait program pembangunan, capaian kinerja, dan penggunaan anggaran. Keterbukaan dinilai menjadi kunci meningkatkan akuntabilitas pemerintah sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Pesan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) se-Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Garuda, Kawasan Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 11 Juni 2026.
Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harisson, menegaskan setiap badan publik wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat secara berkala. Menurut dia, publik berhak mengetahui berbagai program dan hasil pembangunan yang dijalankan pemerintah.
Harisson juga meminta perangkat daerah memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk memperluas jangkauan informasi publik.
Penggunaan platform digital dinilai dapat mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap program pemerintah.
Rakor PPID 2026 juga membahas penguatan pelayanan informasi publik di era digital. Forum tersebut menjadi ruang koordinasi sekaligus berbagi praktik pengelolaan informasi yang terbuka, akurat, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, Hadi Pranata, menghadiri kegiatan tersebut bersama para pengelola PPID dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Barat.
Melalui forum itu, PPID di Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang transparan, adaptif, dan akuntabel di tengah tuntutan keterbukaan pemerintahan yang semakin tinggi.
Rakor turut dihadiri perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. (git)
