CILEGON - Gelombang bangkrut industri nasional terus beriak dari hilir hingga hulu.
Dari pabrik tekstil yang gulung tikar sampai sentra elektronik yang megap-megap, kini sektor petrokimia pun ikut merasakan sesaknya napas industri dalam negeri.
Gelombang penutupan industri dalam negeri belum mereda. Dalam beberapa tahun terakhir, sektor tekstil, elektronik, hingga manufaktur lainnya tumbang satu per satu.
Dampaknya merembet ke industri hulu seperti petrokimia yang menjadi pemasok bahan baku utama bagi manufaktur nasional.
Kondisi itu menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Tifatul Sembiring, saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi VII ke PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) di Cilegon, Banten, Jumat (21/11/2025) dikutip DPR.
Ia mempertanyakan apakah menurunnya produksi dalam negeri juga berdampak pada serapan produk petrokimia.
“Bahkan tahun lalu PHK itu hampir dua juta lebih dengan menurunnya produksi dalam negeri. Ada nggak indikasi penurunan permintaan produk chemical ini?” tanya Tifatul.
Perwakilan PT LCI, Jojok Hardijanto, tidak menjawab secara langsung dampak dari ambruknya industri hilir terhadap serapan produk LCI. Namun ia menegaskan industri petrokimia tengah menghadapi tekanan berat.
Salah satunya bea masuk LPG, bahan baku utama petrokimia yang membuat harga produk lokal kalah bersaing dengan impor.
Tak hanya itu, derasnya barang impor murah, termasuk yang diduga dumping, disebut kian mempersempit ruang gerak produsen dalam negeri.
“Kami butuh kehadiran pemerintah supaya industri ini tidak pelan-pelan mati. Dulu keramik hancur, lalu tekstil, elektronik dan ini bisa berantai kalau tidak ada peran pemerintah,” kata Jojok.
Ia menambahkan bahwa pelaku industri tidak meminta keistimewaan.
“Mohon support terutama soal import barrier, biar kami mandiri di negeri sendiri. Kami tidak butuh special treatment, tapi paling nggak bisnis yang fair.”
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memastikan masukan itu akan dibawa ke pembahasan formal.
Ia menyebut Komisi VII memiliki Panja Daya Saing Industri yang fokus pada penguatan daya saing lintas sektor.
“Ini lintas sektoral, ada kaitannya dengan perdagangan juga. Nanti kita bisa memanggil lintas kementerian dan lembaga,” ujar Evita.
Tekanan eksternal disebut semakin memperburuk situasi industri nasional. Dalam dua tahun terakhir, lebih dari 60 perusahaan tekstil kolaps akibat membanjirnya impor pakaian jadi dan kain.
Di sektor baja, oversupply dari China yang terkena tarif tinggi Amerika Serikat memicu risiko dumping ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Jika produk impor terus merajalela tanpa pengaturan memadai, ancamannya bukan hanya bagi industri hilir.
Industri hulu seperti petrokimia dapat kehilangan pasar ketika industri pengguna melemah atau tutup, menggoyahkan rantai pasok nasional dari ujung ke ujung. (mas)
