JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menilai laporan 700.000 anak putus sekolah di Tanah Papua sebagai alarm keras kegagalan sistem pendidikan yang selama ini terabaikan.
Ia meminta pemerintah segera memverifikasi data tersebut agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi lapangan.
“Angka ini sangat mengiris hati. Anak-anak Papua adalah pemilik masa depan bangsa. Kita wajib memastikan data valid agar langkah penanganan cepat dan tepat,” kata Kurniasih, Sabtu (20/12/2025).
Menurut dia, persoalan utama terletak pada ketidaksinkronan data antara laporan daerah, BPS, dan Dapodik.
Keterbatasan jaringan internet serta minimnya operator sekolah membuat banyak anak tidak terdata, sehingga kehilangan akses bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar.
Kurniasih mendorong validasi langsung di lapangan dengan melibatkan tokoh adat dan gereja.
Ia juga mengusulkan penguatan sekolah berasrama sebagai solusi atas tantangan geografis Papua, serta menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi guru.
“Negara tidak boleh absen. Pendidikan adalah kunci keadilan dan perdamaian berkelanjutan di Papua,” ujarnya. (del)
