JAKARTA — Isu penyimpangan anggaran stunting menunjukkan pola yang tak banyak berubah dari masa ke masa.
Masih ingat, era Presiden Joko Widodo, kala itu pernah melontar kritik begitu mengetahui dana penanganan stunting lebih banyak terserap untuk perjalanan dinas dan rapat ketimbang pemenuhan gizi anak.
Jokowi kala itu menyoroti komposisi anggaran yang janggal. Dari Rp10 miliar, kurang dari Rp2 miliar benar-benar digunakan untuk membeli makanan bergizi.
Selebihnya menguap untuk belanja administratif.
“Kapan stuntingnya selesai kalau cara seperti ini,” ujarnya, dikutip pelbagai media, pada medio 2023.
Temuan serupa diungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, era Presiden RI Joko Widodo.
Berdasarkan penelusuran melalui sistem keuangan pemerintah, anggaran di daerah kerap dialihkan untuk pembangunan pagar puskesmas hingga pembelian kendaraan operasional. Praktik ini disebut sudah terjadi sejak awal periode pemerintahannya.
Kementerian Keuangan, saat itu dijabat Sri Mulyani juga mencatat ketimpangan struktur belanja.
Dari total Rp77 triliun anggaran stunting, porsi besar justru mengalir ke kegiatan koordinasi, sementara intervensi langsung seperti pemberian makanan bagi anak dan ibu hamil relatif lebih kecil.
Memasuki periode terbaru, sorotan kembali muncul pada pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebanyak 21.801 unit direalisasikan dari rencana 25.000 unit pada 2025. Meski disebut untuk mendukung operasional lapangan, kebijakan ini memicu kritik karena dinilai mengulang prioritas belanja yang tidak langsung menyentuh kebutuhan gizi.
Dikutip laman BGN, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pengadaan tersebut merupakan bagian dari dukungan operasional dan belum didistribusikan karena masih berproses sebagai aset negara.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemangkasan anggaran dan menegaskan tidak akan ada pengadaan serupa pada 2026.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan benang merah yang sama: problem bukan semata pada besaran anggaran, melainkan pada arah penggunaannya.
Dari masa lalu hingga kini, belanja non-esensial terus berulang, sementara kebutuhan dasar anak—akses gizi—kerap berada di posisi kedua.
