JAKARTA - Kenaikan harga telur menghantui 11 kabupaten/kota di Indonesia. Dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menggeliat justru memantik lonjakan permintaan yang tak sebanding dengan suplai.
Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bergerak cepat mengendalikan lonjakan harga pangan, terutama telur ayam ras, yang kini menyulut inflasi di sejumlah wilayah.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan permintaan telur meningkat tajam seiring beroperasinya dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kenaikan permintaan ini membuat harga telur merangkak naik dan berisiko mengerek inflasi,” ujar Bima dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Meski inflasi nasional masih terjaga di level 2,86 persen secara tahunan pada Oktober 2025, inflasi bulanan tercatat naik menjadi 0,28 persen.
Bima menjelaskan, tekanan inflasi terutama dipicu oleh harga emas yang terus melonjak, namun kenaikan harga pangan—termasuk bawang merah, cabai merah, dan telur ayam—juga ikut menyumbang.
Yang menjadi sorotan adalah lonjakan harga telur di 11 kabupaten/kota, yakni Kabupaten Sambas, Pringsewu, Sanggau, Minahasa, Mempawah, Banyuasin, Jombang, Jembrana, Bengkayang, Pidie Jaya, dan Kota Solok.
Daerah-daerah ini disebut wajib mengambil langkah cepat untuk menambah suplai dan menggenjot produksi lokal agar harga kembali stabil.
“Daerah harus memastikan produksi telur meningkat. Jika suplai tak ditambah, harga akan semakin sulit dikendalikan,” kata Bima.
Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi daerah dalam menjaga keterjangkauan pangan. Sebab, tanpa intervensi cepat, kenaikan harga telur di 11 wilayah ini bisa merembet menjadi persoalan inflasi yang lebih luas.
Pemerintah daerah diminta tak hanya memantau pasar, tetapi juga memperkuat produksi agar dapur MBG tak lagi menjadi pemicu gejolak harga. (git)
