JAKARTA - Negara tidak lagi setengah-setengah memegang mandat konstitusi. Mulai 2027, pemerintah bersama DPR resmi mengalokasikan anggaran senilai Rp 5 triliun khusus untuk menggratiskan biaya pendidikan di sekolah-sekolah swasta.
Kebijakan ini merupakan turunan langsung dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan negara menjamin hak pendidikan dasar tanpa pungutan biaya, baik di institusi negeri maupun swasta.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa pos anggaran tersebut telah dikunci.
"Berdasarkan putusan MK, maka di 2027 kami bersama pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih Rp 5 triliun untuk menggratiskan sekolah-sekolah swasta," ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip laman dprri.
Kendati demikian, fulus triliunan rupiah ini tidak dibagikan secara serampangan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini tengah menggodok verifikasi ketat.
Syarat utamanya: sekolah swasta kelas kakap yang mengandalkan kurikulum internasional—seperti International Baccalaureate (IB) atau Cambridge—dipastikan tidak masuk dalam daftar penerima.
"Tentu ada verifikasinya, karena tidak semua swasta mau digratiskan. Ada swasta yang memiliki kelebihan, menggunakan kurikulum nasional plus kurikulum tambahan seperti Cambridge dan lainnya. Nah, itu yang sedang dibuat daftarnya," jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa tersebut.
Sebelumnya, MK dalam putusannya pada Mei 2025 menegaskan bahwa pembiayaan sekolah swasta tidak bisa disamaratakan.
Sekolah swasta yang menawarkan fasilitas komersial dan kurikulum global dianggap menjadi pilihan sadar orang tua dengan konsekuensi finansial tersendiri, sehingga tidak otomatis ditanggung oleh negara. (git)

