JAKARTA - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI meminta PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) tidak kehilangan fokus pada tugas utamanya: mendukung pemenuhan kebutuhan rumah rakyat melalui KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Sorotan itu mencuat dalam kunjungan kerja BAKN ke BTN Bekasi, yang justru memunculkan beragam catatan kritis soal tata kelola pembiayaan perumahan dan penyaluran KUR.
Wakil Ketua BAKN, Herman Khaeron, menilai BTN semestinya menjadi lokomotif penurunan backlog perumahan nasional.
Namun ia menemukan sejumlah kebijakan yang justru mempersempit akses rakyat pada pembiayaan, terutama terkait aturan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Ia menyebut BTN memegang peran penting dalam menyediakan rumah layak bagi rakyat.
Tetapi ada temuan, bahwa pihak BTN melakukan pembatasan, seperti ASN yang tidak diperbolehkan menerima KUR. Padahal tidak semua ASN berpenghasilan cukup.
“Padahal batasannya seharusnya bukan profesi, melainkan penghasilan. Kalau ruang ini tidak dibuka, KUR jadi tidak adil bagi seluruh rakyat,” ujar Herman, Kamis (20/11/2025) dikutip laman dpr.
Herman juga menilai BTN tidak perlu memaksakan diri bersaing dengan bank lain dalam menyalurkan KUR UMKM secara luas.
Ia mendorong BTN fokus mengembangkan skema KUR yang terhubung langsung dengan ekosistem perumahan.
“Untuk petani, pola pembayarannya ya harus menyesuaikan panen. KUR perumahan jangan dipukul rata. Sektor informal pun membutuhkan skema mitigasi risiko yang tepat. Jangan sampai makin ribet,” kata Politikus Demokrat tersebut.
Ia turut menyinggung persoalan BI Checking atau SLIK yang kerap menjadi tembok tebal bagi calon debitur. M
Menurutnya, OJK sudah menegaskan bahwa SLIK bukan satu-satunya dasar kelayakan kredit. Namun dalam praktiknya, bank lebih memilih bermain aman.
“Ketika ada kredit macet, bank yang disalahkan. Akhirnya semuanya dibatasi lewat SLIK. Ini menghambat,” tegasnya.
Di sisi lain, Anggota BAKN DPR RI, Primus Yustisio, menyoroti makin sulitnya generasi muda dan kelompok MBR membeli rumah. Ia menyebut kondisi itu sebagai alarm serius bagi keberlanjutan akses hunian layak.
“Pertanyaannya, apakah orang yang tidak mampu bisa menikmati KPR bersubsidi? Jawabannya, 95 persen tidak. Generasi Z lebih sulit lagi. Ketimpangan makin melebar,” ujar Primus.
Ia menegaskan BTN harus memperkuat akses bagi MBR, termasuk lewat integrasi KUR dan KPR.
Primus juga menekan BTN mempercepat digitalisasi layanan agar generasi muda bisa mengakses informasi rumah, simulasi cicilan, hingga pengajuan KPR hanya lewat ponsel.
“Anak muda hidup dengan gawai. Kalau swasta bisa, BTN lebih harus bisa,” ujarnya.
BAKN berharap evaluasi tersebut menjadi dorongan bagi BTN untuk kembali ke jalur misi utamanya: mempermudah warga berpenghasilan rendah memperoleh rumah, bukan justru mempertebal tembok birokrasi. (mas)
