JAKARTA - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menemukan arah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Tabungan Negara (BTN) melenceng jauh dari mandat pemerintah.
Alih-alih menyokong sektor produksi seperti pertanian dan perikanan, mayoritas dana justru tercebur ke sektor perdagangan yang dianggap sebagai “jalan pintas” bank pelat merah tersebut.
PT Bank Tabungan Negara kembali disorot, kali ini terkait tata kelola penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
BAKN DPR RI menilai penyaluran KUR BTN untuk tahun kebijakan 2025 belum mencerminkan prioritas pemerintah, meski BTN telah ditugaskan Kemenko Perekonomian untuk mendukung target nasional sebesar Rp300 triliun.
Anggota BAKN DPR RI, Annisa Mahesa, mengungkapkan kejanggalan dalam komposisi penyaluran KUR BTN.
Dari data yang diterima, 60 persen dana justru mengalir ke sektor perdagangan, bukan ke sektor produksi yang menjadi amanat Presiden Prabowo.
“KUR itu harusnya jadi bahan bakar sektor produksi. Tapi BTN justru menggelontorkan sebagian besar ke perdagangan. Ini bertolak belakang dengan instruksi Presiden,” ujar Annisa, Kamis (20/11/2025) dikutip laman DPR.
Ia juga mempertanyakan keberanian BTN dalam membuka akses pembiayaan bagi sektor produksi yang dianggap punya efek pengganda lebih besar bagi ekonomi nasional.
“Mengapa BTN lebih memilih jalan pintas? Apakah sektor produksi dianggap terlalu berisiko? Kami ingin mendengar alasan jelasnya,” kata Annisa.
Sorotan tak berhenti di sana. Anggota BAKN lainnya, Primus Yustisio, menilai kecilnya porsi KUR untuk petani merupakan indikasi bahwa akses pembiayaan sektor produksi masih terseok-seok.
Berdasarkan data BI, penyaluran KUR ke sektor pertanian pada 2024 hanya mencapai 4,8 persen. Primus menilai minimnya dukungan ini membuat petani makin terpinggirkan.
“Bukan tidak bisa, tapi dipersulit. Bagaimana petani mau hidup layak jika akses pembiayaannya seret? Akhirnya mereka beralih berdagang karena produksi tak didukung,” ujar Primus.
Di hadapan BAKN, BTN memaparkan portofolio penyaluran KUR ke 12 sektor ekonomi.
Komposisinya menegaskan dominasi perdagangan sebesar 57,42 persen, disusul konstruksi 12,51 persen, dan akomodasi serta makanan-minuman 11,17 persen.
Sementara sektor pertanian hanya mendapat 0,84 persen, perikanan 0,20 persen, dan pertambangan 0,04 persen—nyaris tak tersentuh.
Direktur BTN, Hermita, menyebut pihaknya tetap menyalurkan KUR ke berbagai sektor, namun data menunjukkan dominasi sektor non-produksi masih tak terbantahkan.
BAKN menegaskan akan mendalami faktor risiko, strategi mitigasi, dan alasan di balik minimnya porsi KUR sektor produksi.
BTN pun didesak segera menyesuaikan arah kebijakan agar sejalan dengan mandat presiden: KUR untuk produksi, bukan sekadar perputaran barang. (mas)
