KUBU RAYA - Langkah penataan kawasan kumuh di Kabupaten Kubu Raya mendapat suntikan semangat baru. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turun langsung meninjau progres penanganan kawasan kumuh di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Senin (2/3/2025). Kunjungan ini menjadi penanda keseriusan pemerintah pusat mengawal Program Penanganan Sarana dan Prasarana Permukiman Kumuh di wilayah tersebut.
Peninjauan itu turut didampingi Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Bupati Kubu Raya Sujiwo. Rombongan menyusuri kawasan permukiman yang tengah dibenahi, melihat langsung progres infrastruktur serta berdialog dengan warga penerima manfaat.
Bupati Sujiwo menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kubu Raya. Ia menilai kehadiran dua menteri tersebut menjadi dorongan moral sekaligus politik untuk mempercepat penataan kawasan kumuh.
“Ya, jadi Pak Menteri hari ini mengunjungi berkaitan dengan melihat progres pembangunan kawasan kumuh. Terima kasih kepada Pak Menteri, dan terima kasih juga kepada Ketua Komisi V, Bapak Lasarus, yang telah menggunakan pokirnya untuk mengalokasikan anggaran ini,” ujar Sujiwo.
Ia mengakui, kawasan kumuh di Kubu Raya masih cukup banyak dan membutuhkan pengawalan serius. Pemerintah daerah, kata dia, akan terus memperjuangkan dukungan anggaran melalui Kementerian PKP dan Komisi V DPR RI.
“Di Kabupaten Kubu Raya ini masih lumayan banyak kawasan-kawasan kumuh yang nanti akan kita kawal dan perjuangkan melalui teman-teman Komisi V dan Bapak Menteri PKP,” katanya.
Selain penataan kawasan, isu rumah tidak layak huni atau bedah rumah juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. Sujiwo mengungkapkan, pada 2025 pihaknya mengajukan lebih dari 16.000 unit rumah untuk program bedah rumah. Dari jumlah itu, Kubu Raya sementara memperoleh hampir 1.500 unit—tertinggi di Kalimantan Barat.
“Tahun kemarin kita 900 lebih dan itu terbanyak se-Kalbar. Sekarang kita 1.460-an sementara, itu juga terbanyak di Kalimantan Barat,” ungkapnya.
Bupati Sujiwo bahkan menyebut ada peluang tambahan kuota setelah menteri melakukan pengecekan langsung di lapangan.
“Tadi beliau juga akan masih menambahin, termasuk kawasan kumuh tadi beliau juga memberikan atensi untuk segera menyampaikan data itu,” tambahnya.
Namun, Sujiwo juga menyoroti adanya perbedaan data antara pemerintah daerah dan Badan Pusat Statistik (BPS). Ia menegaskan akan segera melakukan sinkronisasi agar seluruh kebijakan berbasis pada satu data yang sama.
“Nanti kita akan sinkronisasi di mana letak perbedaannya. Saya akan segera mengundang Kepala BPS supaya nanti kita memang data harus sama. Karena memang Bapak Presiden menginginkan satu data yaitu datanya BPS,” tegasnya.
Sujiwo kembali menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI yang dinilainya berperan besar dalam mengawal alokasi anggaran bagi Kubu Raya.
Kunjungan dua menteri ke Parit Baru bukan sekadar seremoni. Di tengah tantangan kawasan kumuh dan ribuan rumah tak layak huni, Kubu Raya kini berada di persimpangan penting: antara data yang harus diselaraskan dan harapan warga yang menunggu rumahnya direnovasi. Pemerintah daerah optimistis, dengan dukungan pusat yang kian kuat, wajah permukiman Kubu Raya perlahan akan berubah dari kumuh menuju layak huni. (dee)
