PONTIANAK – Hingga akhir September 2025, serapan anggaran infrastruktur Kalimantan Barat tercatat masih rendah.
Realisasi belanja di Dinas PUPR dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) bahkan belum menyentuh 30 persen. Kondisi ini menuai sorotan dari DPRD Kalbar.
Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, Heri Mustamin, mengungkapkan sejumlah kegiatan pembangunan berjalan sangat lamban. Ada program yang realisasinya baru sekitar 8 persen.
“Seharusnya pada bulan ini realisasi sudah di atas 60 persen. Namun faktanya, banyak kegiatan yang masih jauh tertinggal,” ujarmya saat rapat bersama Dinas PUPR dan Dinas Perkim, Senin (29/9/2025).
Menurut Heri, keterlambatan penyerapan anggaran dipengaruhi berbagai faktor. Mulai dari transisi kepemimpinan daerah pasca-Pilkada, efisiensi anggaran, hingga berkurangnya transfer dana pusat, yang membuat sejumlah program terhambat.
“Karenanya perlu ada penyesuaian. Namun penyesuaian itu tidak bisa dilakukan serta-merta, melainkan menunggu perubahan,” jelasnya.
Heri menambahkan, APBD Perubahan saat ini sudah diketok palu DPRD dan tengah dievaluasi Kementerian Dalam Negeri. Ia mendesak agar proses evaluasi tidak berlarut-larut.(git)