KUBU RAYA - Bupati Kubu Raya, Sujiwo, menegaskan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) tidak boleh berhenti sebagai forum rapat.
Program harus menghasilkan akses pembiayaan nyata bagi pelaku UMKM dan berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sujiwo saat membuka kegiatan penguatan sinergi dan implementasi program kerja TPAKD Kubu Raya, Selasa, 28 April 2026, di ruang rapat bupati.
Menurut dia, persoalan utama pelaku UMKM bukan sekadar pelatihan, melainkan akses modal yang mudah, aman, dan terjangkau. Karena itu, TPAKD harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan konkret tersebut.
“Jangan hanya jadi seremoni. Harus ada hasil yang dirasakan langsung, terutama bagi usaha kecil yang butuh pembiayaan,” kata Sujiwo.
Ia menekankan, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Perlu keterlibatan kuat Otoritas Jasa Keuangan, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan agar inklusi keuangan benar-benar meluas.
Kolaborasi itu, kata dia, harus berujung pada dua hal: meningkatnya akses pembiayaan dan naiknya literasi keuangan masyarakat.
Sujiwo juga mengingatkan risiko maraknya pinjaman ilegal dan investasi bodong. Tanpa edukasi, masyarakat mudah terjebak.
“Akses keuangan harus dibarengi literasi. Masyarakat harus paham agar tidak dirugikan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Kepala OJK Kalimantan Barat Rahmah Hidayati, pimpinan Bank Kalbar, serta jajaran OPD Pemkab Kubu Raya.
Pemerintah daerah menargetkan program TPAKD ke depan lebih terukur, dengan indikator jelas: peningkatan akses pembiayaan UMKM dan penguatan ekonomi lokal.
