JAKARTA, AnalisWarta - Pemerintah pusat menyiapkan langkah besar untuk membebaskan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari cengkeraman rentenir.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025) menegaskan, pemerintah terus memperluas akses pembiayaan murah dan aman agar pelaku usaha kecil bisa tumbuh tanpa harus bergantung pada pinjaman ilegal.
Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat melindungi pelaku UMKM dari praktik pinjaman berbunga tinggi yang sering kali menjerat masyarakat kecil. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, salah satu fokus utama pemerintah saat ini adalah membuka lebih luas akses keuangan yang terjangkau bagi para pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh daerah.
“Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) ini untuk memastikan UMKM-UMKM di daerah bisa mengakses keuangan, terutama untuk memotong akses para rentenir,” ujar Airlangga.
Menurutnya, pemerintah tidak tinggal diam melihat maraknya praktik rentenir yang merugikan masyarakat kecil. Melalui berbagai lembaga keuangan formal dan program pembiayaan inklusif, pemerintah berupaya memberikan alternatif yang lebih aman, transparan, dan menguntungkan.
Sebagai langkah nyata, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp46,71 triliun dalam program Pembiayaan Melawan Rentenir (PMR). Program ini telah menjangkau 1,8 juta debitur di seluruh Indonesia. Ia berharap dana tersebut menjadi “tameng” bagi masyarakat kecil agar terhindar dari jeratan utang yang mencekik.
“Melalui PMR, pemerintah ingin memastikan pelaku usaha mikro dan kecil tidak lagi bergantung pada rentenir. Mereka harus punya kesempatan untuk tumbuh dengan modal yang sehat dan sistem keuangan yang adil,” tegasnya.
Airlangga optimistis, dengan penguatan peran TPAKD dan dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ekosistem keuangan nasional akan semakin inklusif. “UMKM adalah tulang punggung ekonomi rakyat. Bila mereka kuat, maka ekonomi Indonesia akan berdiri kokoh dari bawah,” pungkasnya. (**)
Editor: Jaka Iswara