KETAPANG – Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), bersama Pemerintah Kabupaten Ketapang, menandatangani nota kesepahaman (MoU) pengembangan masyarakat dan perlindungan lingkungan, Senin (20/10/2025).
Ketua YIARI sekaligus Penasihat Utama Menteri Kehutanan RI, Silverius Unggul Oskar, mengatakan Kementerian Kehutanan kini menerapkan pendekatan lanskap berbasis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).
Pendekatan ini memungkinkan satu izin mengelola berbagai sumber daya alam—mulai dari air, tanah, hingga hasil hutan secara terpadu.
“Dulu terpisah-pisah, sekarang satu kesatuan dalam lanskap multiusaha kehutanan,” ujarnya.
Silverius menegaskan, berbagai proyek lingkungan, termasuk yang dijalankan BKSDA, akan disinergikan dalam satu sistem pengelolaan terpadu.
Ia juga memberi apresiasi kepada pendiri YIARI, dr Karmele dari Spanyol dan Arjitoe Ranting yang terus konsisten.
“Awalnya mereka tanpa modal, tapi karena kepedulian terhadap orangutan, YIARI bisa sebesar ini,” katanya.
Silverius pun mengungkapkan, pemerintah kini tengah mendorong rehabilitasi hutan secara nasional.
“Presiden Prabowo menargetkan penanaman 12 juta hektar hutan. Contohnya di Pematang Gadong, masyarakat menanam kembali 265 hektar hutan yang sempat terbakar,” ungkapnya.
Menurutnya, Ketapang akan dijadikan proyek percontohan pengelolaan lanskap kehutanan, seperti Tanjung Puting, yang menghasilkan Rp27 miliar dari wisata konservasi orangutan.
“Model ini bisa mendorong ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Silverius memastikan, YIARI siap mendukung pembangunan Kabupaten Ketapang. “Mulai 2030, semua produk kehutanan wajib memiliki traceability. Asal-usulnya harus jelas,” tegasnya.
Sinergi Jadi Kunci
Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, mengapresiasi kerja sama tersebut. “Daerah kami memiliki banyak kawasan hutan dan konsesi,” ujarnya.
Alexander menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan lingkungan berkelanjutan.
“Kita harus berdiskusi, bersinergi, dan bergotong royong membangun Ketapang,” katanya.
Ia mengungkapkan, Ketapang tengah menghadapi pengurangan dana transfer daerah sebesar Rp450 miliar pada tahun depan.
“Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak sangat penting,” ujarnya.
Bupati juga berharap Dinas Kehutanan Provinsi memberi perhatian serius terhadap pengelolaan hutan tanaman industri (HTI).
“Mungkin bisa disiapkan satu juta hektar untuk HTI. Potensinya besar, asal masyarakat ikut terlibat,” ucapnya.
Alexander mencontohkan wilayah Jelai Simpang Dua yang sejak duahulu dikenal dengan produksi gula enau.
“Kita bantu agar ekonomi warga meningkat melalui usaha produktif di sekitar kawasan hutan,” jelasnya.
Ia juga meminta kepala desa mendata aset desa untuk diusulkan menjadi kawasan APL (Areal Penggunaan Lain).
“Banyak desa masih masuk kawasan hutan, padahal dekat dengan kota. Ini harus ditinjau ulang,” katanya.
Terakhir, Alexander berharap YIARI memperluas fokus konservasi. Artinya tidak hanya fokus pada konservasi orangutan, tapi juga satwa lain seperti burung enggang, baning, dan kura-kura gunung bisa jadi ikon Ketapang.(sri)
